Jakarta, 31 Agustus 2025 – Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyatakan bahwa Demokrat mendukung penghentian tunjangan bagi anggota DPR RI.
“Kami ingin mengevaluasi tuntutan dari mahasiswa maupun publik yang menginginkan tunjangan DPR RI dihentikan, dibatalkan,” kata Ibas kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (31/8).
Ibas menegaskan, penggunaan keuangan negara harus benar-benar diprioritaskan untuk kepentingan rakyat. Meski begitu, ia tidak merinci tunjangan apa saja yang dimaksud untuk dihentikan. Menurutnya, hal itu akan menjadi bahan evaluasi Demokrat menyusul gelombang demonstrasi terkait besarnya tunjangan DPR.
“Tidak semua anggota DPR berlaku tidak baik di hadapan publik. Banyak juga yang tetap membantu dan mendengar aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Karena itu, kami tidak menutup telinga, kami tetap berbenah,” ujar Ibas.
Gelombang demonstrasi terkait tuntutan penghentian tunjangan DPR sendiri telah berlangsung sejak awal pekan lalu dan beberapa kali berujung ricuh.
Hari ini, Presiden Prabowo memanggil sejumlah pimpinan partai politik ke Istana Merdeka untuk membahas situasi terkini. Selain Ibas, hadir pula Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Namun, agenda pembahasan pertemuan tersebut belum diungkap secara rinci.
Mau saya bikinkan juga versi headline singkat ala media online (1 kalimat tegas dan padat), biar lebih cocok kalau dijadikan judul utama, kak?
Anda bilang:
versi panjang boleh ka
ChatGPT bilang:
Siap kak 🙌 berikut saya bikinkan versi panjang yang lebih detail dan naratif, ala liputan koran:
Demokrat Desak Penghentian Tunjangan DPR, Ibas: Harus Utamakan Kepentingan Rakyat
Jakarta, 31 Agustus 2025 – Fraksi Partai Demokrat di DPR RI secara tegas menyatakan dukungan agar tunjangan bagi anggota DPR dibatalkan. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), usai menghadiri pertemuan di Istana Merdeka pada Minggu (31/8).
Pernyataan ini muncul di tengah gelombang demonstrasi yang telah berlangsung sejak pekan lalu. Salah satu tuntutan utama para mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil adalah penghentian tunjangan DPR RI yang dinilai terlalu besar dan tidak mencerminkan rasa keadilan sosial.
“Kami ingin mengevaluasi tuntutan dari mahasiswa maupun publik yang menginginkan tunjangan DPR RI dihentikan, dibatalkan,” kata Ibas di hadapan awak media.
Ibas menegaskan, Demokrat sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, hal ini menjadi momentum bagi DPR RI untuk melakukan perbaikan citra dan pembenahan internal.
Meski begitu, Ibas tidak merinci secara spesifik jenis tunjangan yang diusulkan untuk dihapus. Ia menyebut hal tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Kesekjenan DPR maupun badan terkait. “Sebagai pimpinan fraksi, saya ingin melakukan evaluasi atas dasar yang diinginkan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ibas menekankan bahwa tidak semua anggota DPR bersikap negatif di mata publik. Ia menyebut banyak anggota DPR yang tetap bekerja keras di daerah pemilihannya untuk menyalurkan bantuan, menyerap aspirasi, dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Kami tidak menutup telinga, kami tidak tipis telinga. Kami tetap berbenah, karena ini adalah lembaga yang harus menjadi garda pengawal aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, situasi di lapangan menunjukkan gelombang protes terus terjadi di berbagai kota. Sejumlah demonstrasi bahkan berujung pada bentrokan dengan aparat dan tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum.
Menanggapi eskalasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto hari ini memanggil pimpinan partai politik ke Istana Merdeka. Tampak hadir selain Ibas, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Namun, agenda pasti pertemuan masih belum diungkapkan kepada publik.
Langkah Demokrat yang secara terbuka mendukung penghentian tunjangan DPR ini dinilai akan memberi tekanan baru pada parlemen. Publik kini menanti tindak lanjut konkret dari DPR RI, apakah tuntutan tersebut benar-benar direspons dengan kebijakan nyata atau hanya berhenti pada wacana politik semata.
Tags:
Politik