BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 di Balai Keratun, Senin (13/04/2026). Forum strategis ini ditujukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan fokus utama pada penguatan sektor pertanian dan pemerataan ekonomi perdesaan.
Pertanian sebagai Tulang Punggung PDRB
Dalam arahannya, Gubernur Mirza memaparkan bahwa sepertiga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung ditopang oleh sektor pertanian. Dengan luas lahan 1,8 juta hektar, jutaan warga Lampung menggantungkan hidup pada komoditas padi, jagung, dan singkong.
Gubernur menyoroti fakta historis di mana pendapatan petani sering kali tidak sebanding dengan biaya produksi. Namun, melalui intervensi kebijakan harga saat ini, pendapatan petani padi tercatat meningkat signifikan dari rata-rata Rp1,5 juta menjadi Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan.
“Kita harus memastikan sistem ekonomi berpihak pada petani. Peningkatan pendapatan di desa akan otomatis meningkatkan daya beli, yang dibuktikan dengan kenaikan penjualan kendaraan hingga 20 persen baru-baru ini,” ujar Gubernur.
Hilirisasi Desa dan Kemandirian Pupuk
Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, Pemprov Lampung mengusung sejumlah program inovatif:
Pupuk Organik Cair Desa: Target menjangkau seluruh desa pada 2027 untuk meningkatkan produktivitas hingga 15 persen.
Fasilitas Pengering (Dryer): Pengadaan 500 unit dryer di tingkat desa agar komoditas jagung tidak dijual murah dalam kondisi basah, sekaligus menekan biaya logistik.
Vokasi & Mobil Training Unit: Pelatihan tenaga kerja desa untuk mengolah hasil tani menjadi produk bernilai tambah serta program vokasi migran dengan target pengiriman ribuan tenaga kerja terampil ke Jepang.
Sinergi Pusat dan Legislatif
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, mengingatkan agar RKPD 2027 menyelaraskan delapan klaster prioritas nasional. Sementara itu, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas, Kurniawan Ariadi, menekankan pentingnya produktivitas dan investasi di tengah tantangan krisis pangan global.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyampaikan 483 usulan pokok pikiran masyarakat. Ia memberikan catatan khusus mengenai percepatan infrastruktur irigasi. “Penyelesaian irigasi Bendungan Way Sekampung dan Margatiga sangat krusial. Ini adalah kunci agar petani kita tidak lagi mengalami banjir saat hujan dan kekeringan saat kemarau,” tegas Giri.
Komitmen Pembangunan Inklusif
Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menciptakan keterpaduan antara perencanaan pusat dan daerah. Dengan memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian, Lampung optimis dapat menekan angka kemiskinan dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota.