Pesisir Barat - Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Dedi Irawan, membantah adanya isu gratifikasi dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilaksanakan pada akhir tahun 2025. Ia menegaskan seluruh tahapan seleksi telah berjalan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa adanya kepentingan tertentu.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Dedi Irawan dalam keterangan resminya pada Kamis, 8 Januari 2026, di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Menurutnya, seleksi enam JPT Pratama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta pihak ketiga yang independen.
“Saya tekankan kembali bahwa semua ini dilakukan secara terbuka dan transparan yang melibatkan BKN dengan LAN. Maka saya pastikan tidak ada gratifikasi seperti yang diberitakan oleh media-media. Tidak ada sama sekali syarat dengan kepentingan atau gratifikasi sehingga keberpihakan kepada perseorangan,” tegas Dedi.
Dedi menjelaskan, seluruh tahapan seleksi, mulai dari administrasi, penilaian kompetensi, hingga akumulasi nilai akhir peserta, telah dilakukan secara profesional. Hasil seleksi tersebut kemudian direkomendasikan oleh BKN kepada Bupati Pesisir Barat.
Ia menambahkan, proses seleksi terbuka ini bertujuan untuk memastikan jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diisi oleh aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, dan profesional.
Enam OPD yang diisi melalui mekanisme seleksi terbuka JPT Pratama tersebut meliputi Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretariat DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Menurut Dedi, hasil seleksi telah memperoleh rekomendasi resmi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor 00278/R-AK.02.03/SD/F/2026 tertanggal 3 Januari 2026 tentang Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Kabupaten Pesisir Barat.
“Pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menetapkan dan melantik peserta seleksi dengan hasil terbaik yang telah memenuhi seluruh persyaratan serta mendapat persetujuan BKN,” ujarnya.
Dengan telah diumumkannya hasil seleksi JPT Pratama pada awal tahun ini, Bupati berharap pejabat terpilih mampu mengemban amanah dengan baik serta menjadi motor penggerak birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sebagai informasi, pelantikan enam pejabat hasil seleksi terbuka JPT Pratama tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 9 Januari 2026, bertempat di Lobi Gedung A Kantor Bupati Pesisir Barat. (*)